Ini adalah contoh soal Lomba Cerdas Cermat empat pilar

A. Soal Tematik
 jelaskan apa yang melatarbelakangi pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan presiden, kemudian dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat?
Jawaban :
Perubahan pasal ini dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini merubah peranan DPR yang semula hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh presiden (kekuasaan eksekutif). Pasal ini juga memberikan hak kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan rancangan undang-undang.
Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang, yang sebelumnya ditangan presiden kemudian dialihkan kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepatfungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kekuasaan presiden dibidang legialatif, yaitu ketentuan bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang oleh DPR dilakukan secara bersama-sama dengan presiden.


B. Soal Rebutan

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah?
Jawaban : hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. serta hak imunitas.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22B adalah?
Jawaban : Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara terpadu, merupakan indikator dari?
Jawaban : sejahtera
Undang-undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan tidak pedana korupsi (KPTPK) adalah?
Jawaban : Undang-Undang nomor 30 tahun 2002
Ketetapan MPR RI nomor VII/MPR/2001 mengatur tentang?
Jawaban : visi Indonesia masa depan
Ketetapan MPR RI nomor VII/MPR/2000 mengatur tentang?
Jawaban : peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, adalah rumusan pasal?
Jawaban : rumusan pasal 28D ayat 2
kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah?
Jawaban : MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara
Yang dimaksud dengan visi ideal adalah?
Jawaban : yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945.
Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa, adalah indikator?
Jawaban : bersatu
Yang berwenang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden adalah?
Jawaban : Dewan pertimbangan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 22E ayat 5 adalah?
Jawaban : Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, adalah rumusan pasal?
Jawaban : pasal 24C ayat 4
Salah satu dasar hukum pembentukan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah pasal II aturan peralihan, rumusan pasal I aturan peralihan adalah?
Jawaban : segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI tahun 1945, adalah amanat TAP MPR RI NO. I/MRP/2003 untuk ketetapan MPR nomor?
Jawaban : TAP MPR Nomor XV/MPR/1998.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 23F ayat 1 adalah?
Jawaban : pimpinan Badab Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 mengatur tentang?
Jawaban : penetapan wakil presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Republik Indonesia.




C. Benar/Salah

Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim Agung oleh presiden.
Jawaban : Salah
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyak dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik.
Jawaban : Salah
Naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
jawaban : Benar
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.
Jawaban : Salah
 Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah salah satu indikator sejahtera dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001.
Jawaban : Benar
KEPUTUSAN MPR RI NOMOR I/MPR/2010 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI BAB XV tentang tata cara perubahan UUD pasal 90 ayat 1 adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
jawaban : benar
Anggota Tentara Nasional Indonesia dapat menduduki jabatan di luar ketentaraan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.
Jawaban : salah
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN tetap berlaku karena amanat dari ketetapan ini belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam Undang-Undang.
Jawaban : benar
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Jawaban : Benar
Penegakkan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), adalah salah satu latar belakang perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
jawaban : salah